Vox Populi, Kota Malang – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang menyuarakan kritik keras terhadap pola penanganan demonstrasi yang dilakukan kepada massa aksi HMI di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (1/9/2025).
HMI Malang menilai bahwa ada upaya untuk membenturkan antara masyarakat sipil dengan masyarakat sipil yang lain guna kepentingan tertentu.
Menurut koordinator lapangan (korlap) aksi HMI, Muhamad Husni, dirinya kecewa dengan design penanganan demonstrasi yang dilakukan oleh Forkopimda Kota Malang.
“Mestinya kawan-kawan aksi HMI fokus pada penyampaian aspirasi menyoal tuntuntan aksi dan kondisi nasional saat ini. Tapi malah dibenturkan oleh kelompok yang lain yang di design dan diarahkan untuk menghalangi massa aksi dari mahasiswa,” ujarnya.
“Bahkan kemarin kami melihat, teman-teman HMI dikontrol betul saat melakukan aksi dan hal itu sebenarnya memicu potensi benturan dan akan menjadi chaos,” tambah Husni.
Ditambahkan olehnya bahwa intimidasi dan pengepungan terhadap kebebasan berbicara menyampaikan aspirasi tidak bisa dibiarkan terus menerus.
“Massa yang diluar massa HMI terlihat menakut-nakuti dan mengarah kepada pengepungan. Dan ini tidak bagus jika kita berbicara tentang negara yang berprinsip demokrasi,” kata Husni korlap aksi.
Husni menekankan jika pengerahan massa tandingan dilakukan dengan sengaja sebagai design dari pemangku kebijakan di Kota Malang, hal itu sangat mengkhawatirkan dan berpotensi menciptakan konflik horisontal serta menunjukkan ada arogansi kekuasaan serta super power kekuasaan.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita saat dihubungi media ini berdalih bahwa tidak ada mobilisasi massa untuk mengamankan gedung DPRD atau Balai Kota Malang.
Amithya menyebut bahwa massa yang datang ke DPRD dan Balai Kota tidak terkoordinasi dan menurutnya setiap individu mempunyai hak yang sama dalam menyampaikan aspirasi.
“Kemarin rapat forkopimda secara resmi dalam penanganan aksi dibantu oleh TNI dan Polri,” ujar Ketua DPRD Kota Malang.
“Siapapun yang mau hadir ke gedung DPRD silahkan saja, mau ada yang aksi atau yang tidak juga tidak masalah, kami menerima dengan baik,” tutupnya.
Sebelumnya, isu demonstrasi besar-besaran pada 1 september 2025 oleh mahasiswa tersiar di media sosial sekitar malang raya.
Banyak muncul himbauan untuk tetap damai dan menjaga ketertiban. Bahkan di lokasi yang menjadi titik sentral aksi muncul ratusan massa yang berjaga-jaga di sekitar balai kota malang.
Di tengah memanasnya dinamika sosial politik, pelibatan sipil untuk menjaga keamanan demonstrasi dipertanyakan. Meski diklaim sebagai “partisipasi masyarakat” dalam menjaga ketertiban, kehadiran massa justru memunculkan kekhawatiran serius benturan sipil melawan sipil di ruang publik.
Pada tahun 1998, Indonesia pernah mempunyai sejarah kelam dengan munculnya Pam Swakarsa dalam penanganan demonstrasi reformasi saat itu.
Trauma terhadap Pam Swakarsa bukan tanpa alasan. Pada 1998, pasukan ini dibentuk untuk menghadang demonstrasi mahasiswa menjelang Sidang Istimewa MPR.
Catatan sejumlah organisasi HAM menuliskan bahwa terjadi praktik intimidasi, kekerasan fisik, hingga kriminalisasi terhadap demonstran yang menyuarakan tuntutan.
Dari sisi hukum, keterlibatan kelompok sipil dalam pengamanan aksi protes menimbulkan dilema. Aturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum jelas menempatkan tanggung jawab pengamanan di tangan kepolisian.
