Vox Populi, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Bidang Kerakyatan memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyedot dana dari anggaran pendidikan.
Hal itu disampaikan saat konferensi pers PDI Perjuangan terkait Makan Bergizi Gratis (MBG), di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).
Konferensi pers ini dilaksanakan setelah banyak pertanyaan dari unsur pengurus DPD, DPC maupun masyarakat luas setelah muncul beberapa pernyataan dari pejabat yang mengatakan bahwa program MBG tidak diambil dari anggaran pendidikan APBN.
PDI Perjuangan memastikan bahwa program MBG memakan anggaran pendidikan dalam APBN sebesar Rp 233,5 Triliun. Penegasan tersebut disampaikan PDIP untuk meluruskan kesimpangsiuran informasi yang menyatakan bahwa dana MBG bukan berasal dari anggaran pendidikan melainkan dari efisiensi.
Maria Yohana Esti Wijayati, Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi PDI Perjuangan menyatakan bahwa anggaran pendidikan sebesar 769 Triliun ternyata di dalamnya juga digunakan untuk program MBG sebesar 223,5 Triliun.
“Kami merasa perlu untuk menjelaskan secara gamblang agar masyarakat mengetahui kebenaran sesuai data dan sesuai fakta,” lanjut Esti.
“769 triliun itu harus digunakan untuk anggaran pendidikan, namun persoalannya dalam lampiran APBN 2026 yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 118 Tahun 2025 dinyatakan bahwa Badan Gizi Nasional dialokasikan anggaran sebesar 223,5 triliun,” jelasnya.
Ditambahkan juga oleh Esti terkait dengan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen sesuai amanat Undang-Undang Dasar, dirinya berharap agar anggaran tersebut untuk kebutuhan pendidikan dan wajib dialokasikan kepada hal yang tepat.
“Apakah alokasi anggaran BGN yang sebesar itu sudah tepat? Disaat kita masih melihat bahwa masih banyak guru-guru honorer yang belum sejahtera, lalu bagaimana dengan peningkatan sarana dan pra sarana pendidikan yang belum maksimal,” tutupnya.
Sementara itu di tempat yang sama politikus PDI Perjuangan Adian Napitulu menanggapi bahwa teror terhadap para pengkritik program MBG adalah hal yang tidak beradab.
“Teror terhadap pengkritik kebijakan sudah bukan jamannya. Hal itu terjadi pada zaman dahulu, perbedaan pendapat adalah hal yang biasa dan biarkan rakyat menjadi jurinya,” ujar Adian Napitupulu kepada awak media.
“Kata lawan kata, data lawan data, buku lawan buku, jangan kata data dan buku dilawan dengan teror dan intimidasi. Hentikan tindakan teror karena hal itu akan membawa Indonesia pada kemunduran,” tegas Adian.
