Vox Populi, Kota Malang – Di ruang rapat paripurna yang tertata rapi, peringatan Hari Ulang Tahun ke-112 DPRD Kota Malang berlangsung dalam suasana khidmat. Sejak pagi, rangkaian acara dimulai dengan santunan anak yatim, dilanjutkan dengan rapat paripurna istimewa, sambutan para pimpinan, serta doa-doa yang dipanjatkan bersama.
Namun di balik seremoni yang tertib dan penuh penghormatan itu, terselip pertanyaan yang lebih dalam apa makna 112 tahun bagi perjalanan demokrasi di Kota Malang hari itu?
Dalam pidatonya, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, SS mengutip pernyataan Soekarno pada 1 Juni 1945, “Negara ini didirikan semua buat semua.”
Sebuah pengingat bahwa fondasi bernegara, termasuk dalam praktik demokrasi lokal, berpijak pada kepentingan bersama.
“Kepentingan rakyat harus menjadi kompas utama dalam setiap kebijakan yang kita rumuskan,” ujarnya.
Pernyataan itu terdengar sederhana, namun menyimpan makna yang tidak ringan. Di usia yang telah melampaui satu abad, DPRD tidak lagi sekadar menjalankan fungsi administratif, melainkan memikul tanggung jawab moral untuk menjaga arah demokrasi tetap berpihak pada rakyat.
Seratus dua belas tahun adalah perjalanan panjang. Ia melintasi berbagai zaman. Dari masa kolonial, kemerdekaan, hingga memasuki era demokrasi modern yang terus bergerak dan berubah. DPRD tidak hanya hadir sebagai institusi, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika demokrasi itu sendiri: ruang di mana kepentingan publik diperjuangkan, diperdebatkan, dan diputuskan.
Demokrasi, dalam praktiknya, tidak cukup diukur dari rutinitas yang berjalan, rapat yang digelar, peraturan yang disahkan, atau program yang dilaksanakan.
Ia menemukan maknanya pada sejauh mana kebijakan yang lahir benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan menjawab persoalan nyata.
Refleksi dan Evaluasi
Dalam pidato yang sama, Amithya juga menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi yang tidak boleh sekadar dimuliakan secara simbolik.
“Maka jangan sampai nasib Pancasila dimuliakan dalam kata, diagungkan dalam tulisan, dan dikhianati dalam perbuatan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak hanya hidup dalam sistem, tetapi juga dalam integritas para pelakunya.
Lebih jauh, DPRD Kota Malang menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Sejumlah isu menjadi perhatian, mulai dari risiko banjir, stabilitas harga kebutuhan pokok pasca-Lebaran, transportasi publik, praktik pungutan liar, kemiskinan perkotaan, hingga perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Isu-isu tersebut mencerminkan wajah konkret dari demokrasi dan kebijakan publik berhadapan langsung dengan realitas kehidupan warga.
Namun di luar daftar agenda dan komitmen yang disampaikan, demokrasi tetap menyimpan tantangannya sendiri. Ia tidak berhenti pada prosedur, tetapi menuntut keterbukaan, partisipasi, dan kepercayaan yang terus dirawat.
Relasi antara DPRD dan masyarakat menjadi kunci dalam hal ini. Representasi tidak hanya berarti hadirnya wakil rakyat dalam lembaga formal, tetapi juga sejauh mana suara masyarakat benar-benar terhubung dengan proses pengambilan keputusan.
Di tengah dinamika kota yang terus berkembang, harapan itu tetap ada bahwa DPRD mampu menjadi jembatan yang hidup antara kepentingan rakyat dan kebijakan publik.
Momentum 112 tahun ini, pada akhirnya, menjadi lebih dari sekadar perayaan usia. Ia adalah titik jeda sebuah kesempatan untuk menengok kembali perjalanan panjang, sekaligus menata arah ke depan.
“Momentum ini menjadi penguat komitmen kami untuk bekerja lebih keras dan lebih dekat dengan rakyat, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur,” pungkas Amithya.
Di balik gema pidato dan suasana khidmat yang mengiringi peringatan, refleksi itu tetap bergema pelan bahwa demokrasi adalah proses yang tak pernah selesai. Ia menuntut konsistensi, keberanian untuk berbenah, dan kesediaan untuk terus mendengar.
