Vox Populi, Kota Malang – Setiap 17 Agustus, rakyat Indonesia larut dalam euforia kemerdekaan. Bendera dikibarkan, karnaval digelar, dan pidato kenegaraan bergema. Namun di balik gegap gempita itu, ada pertanyaan mendasar: apakah rakyat benar-benar sudah merdeka?
Bila kemerdekaan hanya dimaknai sebatas terbebas dari penjajahan asing, makna itu terlampau sempit. Kemerdekaan sejati adalah ketika rakyat terbebas dari belenggu kemiskinan, ketidakadilan, dan penindasan. Bila syarat itu yang dipakai, maka jelas: rakyat Indonesia belum sepenuhnya merdeka.
Rakyat Masih Hidup dalam Penjajahan Struktural
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025 menunjukkan 23,85 juta rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini memang menurun dari tahun sebelumnya, namun tetap menandakan jutaan rakyat belum menikmati hak dasar atas hidup layak.
Ironisnya, beban rakyat justru makin berat dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% per 1 Januari 2025. Kenaikan ini memukul kelas menengah bawah, karena setiap kebutuhan pokok yang dikonsumsi otomatis terkena tambahan pajak.
Belum lagi kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di setiap daerah yang meningkat hingga ratusan persen membuat rakyat semakin tercekik serta menimbulkan gejolak di beberapa daerah seperti Pati, Malang, Jombang dan daerah lainnya.
Di sisi lain, kasus pengemplangan pajak oleh korporasi besar sering ditangani dengan lunak. Sementara rakyat kecil yang telat bayar pajak bumi dan bangunan langsung disanksi. Keadilan fiskal terasa jauh panggang dari api.
Tak heran bila banyak suara sinis bermunculan. “Yang ga setuju dari naiknya pajak ini cuma ujung-ujungnya duitnya ga jelas kemana. We know how our gov works and that is the most annoying part,” tulis seorang warganet.
Luka Lama yang Belum Pulih
Kondisi rakyat yang belum merdeka juga tercermin dari berbagai peristiwa yang menyisakan luka sosial dan politik.
Tragedi Kanjuruhan 2022: 135 nyawa melayang akibat kelalaian aparat, hingga kini keadilan penuh belum ditegakkan.
Skandal korupsi Jiwasraya dan ASABRI: kerugian negara triliunan rupiah, tabungan hari tua rakyat habis digerogoti.
Perampasan tanah petani dan masyarakat adat: dari Wadas di Jawa Tengah hingga Papua, rakyat kehilangan ruang hidup demi kepentingan investasi.
Harga kebutuhan pokok naik, upah buruh stagnan: rakyat terus dihimpit ongkos hidup tanpa solusi nyata.
Pendidikan dan kesehatan tetap mahal: membuat rakyat miskin semakin sulit naik kelas sosial. Semua ini membuktikan bahwa kemerdekaan yang dirayakan setiap tahun masih jauh dari makna hakiki.
Cita-Cita Pendiri Bangsa yang Dikhianati
Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan tegas menyatakan:
“Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.” Kalimat pendek ini bukan hanya pernyataan politik, melainkan janji untuk menghadirkan republik yang berdaulat, adil, dan makmur.
Janji itu ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat:
“…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia…”
Namun apa yang terjadi hari ini justru sebaliknya. Negara sering gagal melindungi rakyatnya sendiri dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan hukum, hingga eksploitasi ekonomi.
Pendiri bangsa seperti Soekarno menegaskan kemerdekaan adalah “jembatan emas” menuju masyarakat adil dan makmur. Hatta menekankan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi agar rakyat tidak kembali terjajah oleh kapitalisme. Sementara Tan Malaka menulis bahwa kemerdekaan sejati hanya mungkin jika rakyat bebas dari penindasan ekonomi, kebodohan, dan feodalisme. Tetapi kini, cita-cita itu kian jauh dari kenyataan.
Binatang Lebih Merdeka
Jika kemerdekaan hanya diukur dari ketiadaan penjajah asing, maka binatang di hutan jauh lebih merdeka. Mereka bebas mencari makan tanpa dibebani pajak, tanpa takut ditindas oleh korupsi, tanpa dihantui ketidakadilan hukum.
Rakyat Indonesia yang katanya sudah merdeka justru harus tunduk pada sistem yang sering menindas: pajak naik, tanah dirampas, biaya hidup melambung, dan hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas.
Merdeka yang Substantif
Kemerdekaan sejati adalah ketika rakyat berdaulat atas tanah, air, dan sumber daya alamnya. Ketika pendidikan dan kesehatan dapat diakses semua lapisan masyarakat. Ketika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Ketika rakyat benar-benar menjadi pemilik negeri, bukan sekadar penonton dalam panggung politik.
Hari ini, Indonesia memang merdeka secara politik, tetapi rakyatnya masih dijajah secara ekonomi, hukum, dan sosial.Merdeka Harus Direbut Ulang
Anak muda hari ini jangan hanya puas menjadi penonton sejarah. Jangan biarkan kemerdekaan diperdagangkan di meja kekuasaan dan dijual murah demi kepentingan segelintir elit.
Kita mewarisi republik ini bukan untuk sekadar mengibarkan bendera di setiap Agustus, melainkan untuk memastikan bendera itu berkibar atas nama keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Bila negara abai, maka kritik harus bersuara. Bila penguasa lalai, maka generasi muda harus bangkit melawan dengan pena, pikiran, dan tindakan. Karena tanpa keberanian kita untuk melawan ketidakadilan, kemerdekaan hanya akan menjadi dongeng yang diperdengarkan setiap tahun.
Merdeka sejati bukan hadiah, melainkan perjuangan yang harus terus direbut kembali—hari ini, esok, dan sampai cita-cita pendiri bangsa benar-benar terwujud.
Jangan diam. Lawan dengan pikiran kritis, suara jernih, dan keberanian moral. Karena kemerdekaan bukan sekadar warisan, tapi tugas sejarah yang harus kita tuntaskan.
