Vox Populi, Kota Malang – Suasana Gedung Serbaguna RW 1, Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru tak seperti biasanya. Ratusan warga, mulai dari tokoh masyarakat, pengurus RT-RW, hingga pegiat Karang Taruna tampak antusias mengikuti kegiatan reses anggota DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, Selasa (5/8/2025).
Mereka datang bukan hanya menyimak, tapi membawa pertanyaan dan harapan besar, bagaimana masa depan aset milik Pemerintah Kota Malang yang berada di wilayah Kelurahan Tasikmadu Kota Malang.
Pertemuan yang dikemas dalam agenda reses membedah isu yang selama ini tak tersentuh yaitu pemanfaatan dan optimalisasi aset Pemkot Malang.
Dalam pertemuan tersebut warga menyuarakan keresahan tentang lahan-lahan tidur, bangunan, hingga pengembangan fasilitas umum yang belum tergarap.
Anggota DPRD Kota Malang dari Daerah Pemilihan Lowokwaru, Ginanjar Yoni Wardoyo, S.T., M.T. mengungkapkan bahwa topik ini berangkat dari aspirasi warga. Maka berdasarkan aspirasi tersebut pihaknya mengundang Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai mitra dalam kegiatan reses.
“Topik ini memang kita pilih karena sebelum masa reses warga Tasikmadu punya aspirasi berkaitan dengan aset yang ada di wilayah ini. Banyak aset berupa persawahan basah, kering, maupunaset lainnya yang dimiliki oleh dinas,” ujar Ginanjar dari Fraksi Partai Gerindra.
“Selain itu ada aspirasi dari Karang Taruna dan LPMK terkait dengan mekanisme dan regulasi penganggaran. Karena banyaknya aspirasi mengenai anggaran dan aset maka topik ini menjadi tepat,” tambahnya.
Ginanjar Yoni Wardoyo, Anggota DPRD Kota Malang Periode 2024-2029 dari Fraksi Gerindra Dapil Lowokwaru
Dihadapan warga, Ginanjar juga menyampaikan beberapa poin yang menjadi perhatian. Salah satunya adalah gedung untuk Koperasi Merah Putih (KMP), pemanfaatan aset Pemkot sebagai fasilitas umum dan peluang program ketahanan pangandi wilayah Kelurahan Tasikmadu.
“Masalah KMP antara lain adalah gedungnya. Kemarin Wali Kota sudah memberikan contoh di Bumiayu itu menggunakan Pustu (Puskesmas Pembantu) yang digunakan, karena memang Pustu tidak digunakan setiap hari. Nah disini di sebelah kelurahan ada Pustu dan lahan di belakangnya masih luas. Maka kita ingin ada payung hukumnya agar bisa menggunakan Pustu sebagai gedung KMP,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ginanjar menyinggung potensi kawasan Tasikmadu dan Tunggulwulung untuk mendukung program ketahanan pangan berbasis pemanfaatan aset. Kedua wilayah ini, menurutnya, memiliki sejumlah lahan milik Pemkot yang dapat dijadikan area pertanian urban atau pengembangan budidaya pangan komunitas.
Dalam kesempatan itu, pihak BKAD Kota Malang, yang diwakili Kabid Anggaran dan Perbendaharaan Sugeng Suroto dan Kabid Aset Daerah Eko Fajar Arbandi, menjelaskan dasar hukum dan mekanisme yang mengatur aset milik daerah. Salah satunya mengacu pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Ia juga menekankan pentingnya peran kelurahan dan kecamatan dalam memverifikasi kondisi dan kebutuhan terhadap aset, sebelum diajukan ke tingkat kota untuk proses lebih lanjut.
Dihadiri lebih dari 350 warga, reses ini menjadi ruang artikulasi penting bagi masyarakat yang selama ini belum mendapat akses atau pemahaman penuh terhadap tata kelola aset publik. Dalam forum itu, warga tidak hanya bertanya, tapi juga menawarkan ide dan partisipasi.
Reses di Tasikmadu kali ini tak sekadar seremonial. Ia menjadi cermin kebutuhan warga terhadap kehadiran negara di tingkat lokal: bahwa aset publik bukan sekadar catatan inventaris, melainkan harapan akan ruang hidup yang lebih layak, dan partisipatif. (Daff)
