Vox Populi, Kota Malang – Persoalan pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Malang. Hal itu mengemuka dalam kegiatan Serap Aspirasi Anggota DPRD Kota Malang periode 2024–2029, Sony Rudywiyanto, yang dihadiri sekitar 200 warga di Gedung Widya Bakti, Kecamatan Klojen, Selasa (7/7/2026).
Reses anggota Komisi C DPRD Kota Malang tersebut menghadirkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Gamaliel Raymond Hotigoran Matondang, untuk membahas berbagai persoalan persampahan, mulai dari edukasi masyarakat, keterbatasan sarana, hingga penumpukan sampah di sejumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS).
Dalam forum itu, Sugeng, warga Kelurahan Gadingkasri, menilai pengelolaan sampah tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Menurutnya, generasi muda perlu dilibatkan lebih aktif melalui program pemberdayaan sehingga sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah, melainkan memiliki nilai ekonomi jika diolah dengan baik.
Menanggapi masukan tersebut, Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hotigoran Matondang, menjelaskan bahwa edukasi mengenai pengelolaan sampah telah dijalankan melalui Program Adiwiyata di berbagai jenjang pendidikan.
“Setiap tahun kami melaksanakan Program Adiwiyata mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA. Melalui program ini siswa dibekali pemahaman mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah sejak dini,” ujarnya.
Menurut Raymond, sejumlah sekolah di Kota Malang bahkan berhasil mewakili Jawa Timur pada ajang Adiwiyata tingkat nasional. Meski demikian, ia mengakui jangkauan program tersebut belum menyentuh seluruh sekolah di Kota Malang.
Selain sekolah formal, beberapa pondok pesantren juga telah dilibatkan sebagai bagian dari upaya memperluas pendidikan lingkungan kepada masyarakat.
Sementara itu, Sony Rudywiyanto mengatakan persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga adalah lambatnya pengangkutan sampah dari TPS menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Kondisi tersebut dinilai menjadi penyebab utama penumpukan sampah dan munculnya bau yang mengganggu aktivitas warga.
Menurut Sony, penanganan persoalan sampah tidak cukup hanya mengandalkan pengangkutan. Pemerintah Kota Malang juga perlu mempercepat kebijakan pemilahan sampah dari sumbernya, yakni dari rumah tangga.
“Kalau pemilahan dilakukan sejak dari rumah, volume sampah yang masuk ke TPA akan jauh berkurang. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik dapat didaur ulang sehingga memiliki nilai ekonomi,” jelasnya.
Ia juga mengajak masyarakat mulai membiasakan memilah sampah secara mandiri sebagai bentuk tanggung jawab bersama menjaga kebersihan lingkungan.
Warga Klojen menyampaikan aspirasi kepada Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PDI Perjuangan pada momentum Serap Aspirasi
Dalam kesempatan tersebut, Sony turut menyoroti kondisi TPS di wilayah Klojen yang dinilai belum memadai. Di Kelurahan Gadingkasri, kapasitas TPS dinilai sudah tidak mampu mengimbangi volume sampah yang terus meningkat. Sementara di kawasan Oro-Oro Dowo, warga mengeluhkan bau menyengat yang kerap muncul akibat keterlambatan pengangkutan sampah.
“Beberapa waktu lalu terjadi penumpukan sampah karena tidak segera diangkut. Dampaknya sangat dirasakan warga, terutama pedagang yang berjualan di sekitar TPS karena bau menyengat mengganggu aktivitas usaha mereka,” katanya.
Sony menilai persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, peningkatan kualitas layanan persampahan harus dibarengi dengan dukungan anggaran yang memadai bagi DLH Kota Malang.
Ia mendorong Pemerintah Kota Malang untuk memberikan prioritas anggaran bagi pembangunan maupun revitalisasi TPS, penambahan armada pengangkut sampah, serta penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
“Kami akan terus mendorong agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan DLH. Penanganan sampah tidak cukup hanya menjadi program, tetapi harus diwujudkan melalui dukungan anggaran yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat benar-benar optimal,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Melalui forum reses ini, berbagai aspirasi warga diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi Pemerintah Kota Malang dalam menyusun kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif, sehingga persoalan penumpukan sampah di kawasan perkotaan dapat diminimalkan.
