Vox Populi, Kota Malang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mulai memasuki tahapan pembahasan mendalam terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2025. Setelah agenda rapat paripurna yang memuat penyampaian jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi, pembahasan kini berlanjut ke tingkat komisi dengan fokus utama mengurai penyebab besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai sekitar Rp303 miliar.
Tahapan pembahasan di tingkat komisi dinilai menjadi momentum penting bagi DPRD untuk menguji efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah sekaligus mengevaluasi sejauh mana perencanaan anggaran mampu diwujudkan menjadi program yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan bahwa jawaban pemerintah daerah terhadap seluruh pandangan umum fraksi telah disampaikan secara rinci dalam rapat paripurna. Menurutnya, pembahasan lanjutan bersama komisi DPRD dan organisasi perangkat daerah (OPD) akan difokuskan pada pendalaman setiap poin yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Ia menjelaskan bahwa forum komisi memberikan ruang dialog yang lebih teknis antara legislatif dan perangkat daerah. Melalui pembahasan tersebut, setiap pertanyaan maupun catatan dari anggota DPRD dapat dijawab secara lebih komprehensif oleh OPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program.
“Jawaban pandangan umum fraksi yang saya bacakan sudah cukup detail. Selanjutnya tinggal memberikan penjelasan yang lebih mendalam dalam rapat komisi sehingga seluruh substansi dapat dipahami secara utuh,” ujar Wahyu.
Menurutnya, pembahasan di tingkat komisi juga menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk membangun kesamaan pemahaman dengan DPRD terhadap berbagai kebijakan yang telah dijalankan selama Tahun Anggaran 2025. Hasil diskusi tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan mekanisme pembahasan dilakukan secara bertahap melalui masing-masing komisi sesuai bidangnya. Setiap komisi akan menghimpun hasil diskusi dalam bentuk notulen dan resume yang kemudian ditabulasi sebelum diserahkan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Seluruh hasil pembahasan tersebut nantinya menjadi bahan utama Banggar dalam menyusun rekomendasi resmi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2025.
Meski pembahasan mencakup berbagai sektor pembangunan, Amithya menegaskan bahwa besarnya nilai SiLPA tetap menjadi perhatian paling serius bagi lembaga legislatif. DPRD ingin memperoleh penjelasan rinci mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anggaran yang telah disusun dan disahkan tidak sepenuhnya dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran.
Menurutnya, keberadaan SiLPA dalam jumlah besar perlu dievaluasi karena berkaitan langsung dengan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan APBD. DPRD akan menelusuri apakah sisa anggaran tersebut disebabkan oleh efisiensi belanja, keterlambatan pelaksanaan program, gagal lelang, rendahnya serapan anggaran, ataupun faktor administratif lainnya.
“Yang menjadi perhatian kami tetap SiLPA. Mengapa masih ada sisa anggaran dalam jumlah besar, apa penyebabnya, dan mengapa anggaran tersebut tidak dapat dibelanjakan sebagaimana yang telah direncanakan. Hal-hal itulah yang akan kami dalami,” tegas Amithya.
Selain menyoroti SiLPA, DPRD juga akan mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran yang disebut berdampak terhadap sekitar 191 program pemerintah daerah. Legislator ingin memastikan bahwa kebijakan penghematan dilakukan secara selektif dan hanya menyasar kegiatan yang tidak bersifat prioritas.
DPRD menilai efisiensi anggaran seharusnya tidak mengurangi kualitas pelayanan publik maupun menghambat pelaksanaan program strategis yang telah direncanakan untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap keputusan efisiensi akan dikaji untuk mengetahui apakah pengurangan anggaran dilakukan pada kegiatan yang memang tidak mendesak atau justru memengaruhi target pembangunan daerah.
Rangkaian pembahasan di tingkat komisi diperkirakan akan berlangsung intensif dengan melibatkan seluruh OPD sesuai bidang masing-masing. Dari proses tersebut, DPRD berharap memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kinerja pemerintah daerah selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus memastikan setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD telah dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat Kota Malang.
