Vox Populi, Kota Malang — Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menggelar demonstrasi di Kota Malang, Rabu (28/10/2026). Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, aksi tersebut menjadi momentum bagi massa untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam aksi tersebut, massa membawa poster dan spanduk berisi tuntutan terkait berbagai persoalan yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian memadai. Isu yang disuarakan meliputi lingkungan hidup, kenaikan biaya kebutuhan masyarakat, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, hingga penegakan hak asasi manusia (HAM).
Aksi berlangsung di tengah guyuran hujan. Massa menyampaikan orasi dan bergerak dari kawasan Alun-Alun Merdeka menuju kawasan Alun-Alun Tugu serta gedung DPRD Kota Malang untuk menyuarakan aspirasi mereka.
Pimpinan Kolektif Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu, Ardan, menyampaikan tuntutan agar pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Massa juga meminta pemulihan hak-hak korban serta penindakan terhadap perusahaan yang dinilai bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
Menurut massa, persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan ekosistem, tetapi juga berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, mereka mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk memperkuat perlindungan lingkungan dan memastikan pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum.
Selain masalah lingkungan, demonstran menyoroti beban ekonomi yang dihadapi masyarakat. Mereka menyuarakan tuntutan penurunan harga kebutuhan pokok, pajak, biaya pendidikan, dan kesehatan. Massa juga meminta pemerintah menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi masyarakat yang berhak menerimanya.
Di bidang ketenagakerjaan, massa mendesak pemerintah menyediakan lapangan kerja yang layak dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Mereka turut menyuarakan penolakan terhadap sistem kontrak dan alih daya atau outsourcing yang dinilai perlu dievaluasi demi memberikan kepastian kerja bagi buruh.
Perhatian terhadap kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat miskin perkotaan juga masuk dalam tuntutan aksi. Massa mendorong dukungan berupa akses tanah, modal, dan teknologi agar kelompok masyarakat tersebut memiliki kesempatan meningkatkan taraf hidupnya.
Dalam persoalan anggaran negara, demonstran meminta evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menekankan pentingnya penggunaan anggaran negara yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Tuntutan lainnya berkaitan dengan penegakan HAM dan peran militer dalam kehidupan sipil. Massa meminta penyelesaian pelanggaran HAM berat serta menyuarakan tuntutan agar militer kembali ke barak dan pembubaran Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP).
Aksi demonstrasi mendapat pengawalan aparat keamanan. Meski cuaca hujan, massa tetap menyampaikan aspirasi melalui orasi dan poster-poster kritik.
Demonstrasi tersebut menunjukkan bahwa momentum Hari Sumpah Pemuda tidak hanya dimaknai sebagai peringatan sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap arah kebijakan pemerintah.
Berbagai tuntutan yang disampaikan menjadi perhatian bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan dan menunjukkan langkah nyata dalam menjawab aspirasi masyarakat.
